FAJAR FLORES – Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Muting yang menelan anggaran fantastis lebih dari Rp1,5 miliar justru berubah menjadi sumber petaka bagi petani Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, proyek ini dituding gagal fungsi dan menyisakan kerusakan serius.
Warga setempat menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2024 itu. Salah satu warga Desa Bamo dengan nada geram menegaskan bahwa perbaikan yang dilakukan terkesan asal-asalan dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kami ada terus di lokasi. Perbaikan cuma di titik yang jebol. Lantai saluran ke arah hilir yang lebih tinggi dari hulu tidak dijebol. Akibatnya air tidak mengalir, tapi tertampung di tengah. Dampaknya, sembilan bidang sawah di bagian hilir sama sekali tidak dapat air,” ungkap warga tersebut, Jumat (16/1/2025).
Proyek bernilai miliaran rupiah ini diketahui dimenangkan oleh CV Gracia perusahaan konstruksi yang beralamat di Kabupaten Manggarai. Namun ironisnya, pekerjaan di lapangan justru disebut-sebut dikerjakan oleh kontraktor lokal bernama Nining, asal Kecamatan Lamba Leda Selatan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek adalah Gorgonius Jelatu, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur.
Meski Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama telah dilakukan oleh Dinas PUPR Manggarai Timur pada Februari 2025, persoalan di lapangan justru tak pernah berhenti. Sejak awal, petani menilai konstruksi irigasi bermasalah karena aliran air tidak mengalir normal hingga ke wilayah hilir.
Masalah utama terletak pada konstruksi lantai saluran irigasi yang dinilai cacat logika teknis: bagian hulu lebih rendah, sementara ke arah hilir justru lebih tinggi. Kondisi ini membuat air tertahan dan gagal mengalir ke sawah-sawah petani.
Tak sedikit warga yang mendesak agar bagian lantai irigasi yang lebih tinggi itu dijebol kembali demi menyelamatkan aliran air dan nasib lahan pertanian mereka. Namun hingga kini, tuntutan tersebut belum membuahkan solusi tuntas.
Sorotan publik terhadap proyek ini semakin menguat setelah pada Desember 2025 ditemukan kerusakan fisik serius. Dinding irigasi dilaporkan ambruk dan runtuh, bahkan menutup aliran air sepenuhnya. Kerusakan tersebut diduga kuat akibat kualitas pekerjaan yang jauh dari standar teknis.
Akibat kegagalan proyek ini, suplai air ke lahan pertanian seluas sekitar 125 hektare yang bergantung pada jaringan irigasi Wae Muting kini terganggu. Petani pun terancam mengalami kerugian besar, bahkan gagal panen.
Proyek yang sejatinya menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah itu kini justru memantik pertanyaan publik: ke mana larinya kualitas dan pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah ini?
Masyarakat menuntut evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sebelum kerugian petani semakin meluas.***
