FAJAR FLORES – Kabupaten Manggarai kembali memanas. Sejak 25 hingga 28 November 2025, kelangkaan BBM yang tak kunjung teratasi berubah menjadi bara keresahan publik. Antrian kendaraan mengular hingga ratusan meter di setiap SPBU, roda ekonomi tersendat, dan kemacetan merajalela bak kota tanpa kendali. Warga mulai kehilangan kesabaran, sementara pemerintah dan aparat dinilai seperti saling lempar tanggung jawab.
Di tengah situasi yang makin memburuk, PMKRI Cabang Ruteng Santo Agustinus meledakkan aksi protes besar-besaran, mengguncang tiga titik utama pemerintahan yaitu Polres Manggarai, Kantor Bupati Manggarai, dan Kantor DPRD Manggarai. Seruan, spanduk, dan teriakan kemarahan mahasiswa menggema di ruas-ruas jalan Ruteng, memecah kebungkaman yang selama ini membungkus carut-marut distribusi BBM.
Di Polres Manggarai: PMKRI “Menggedor” Pintu Hukum yang Mandek
Massa PMKRI diterima Wakapolres Manggarai, Kompol Mey Charles Sitepu. Kehadiran Wakapolres tak meredam ketegangan. Polres menyebut ada “faktor teknis” selain penimbunan yang memperparah kelangkaan BBM.
Namun justru di sinilah letupan kritik PMKRI semakin keras.
Koordinator aksi, Joy Purnama, menuding Polres berjalan lambat bak “siput lumpuh” dalam menangani kasus penimbunan 3 ton BBM oleh pengusaha WJ, yang ditangkap sejak 31 Oktober 2024 namun tak kunjung mendapat kepastian hukum.
“Sopir kecil ditangkap cepat, tapi pemain besar dibiarkan hidup nyaman! Di mana keadilan itu?” Joy Purnama
PMKRI menuding adanya standar ganda dan dugaan perlindungan terhadap “bandar besar”.
Di Kantor Bupati: Ketidakhadiran Bupati Memantik Amarah
Massa bergerak ke Kantor Bupati Manggarai, namun Bupati Herybertus Laju Nabit tak muncul. Masa hanya ditemui Asisten II dengan alasan Bupati sedang rapat paripurna.
Bagi PMKRI, alasan itu dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan paling terang-benderang.
“Manggarai sedang terbakar oleh krisis BBM! Rakyat antre berjam-jam! Tapi Bupati lebih memilih ruangan AC di DPRD!” Joy Purnama dalam orasi
Mahasiswa menyebut Pemda gagal membaca situasi dan justru “berlindung di balik alasan klasik kerusakan jalan”.
Di DPRD: PMKRI Menyebut BBM Sebagai “Bisnis Bos Mafia”
Bentangan emosi mencapai puncaknya saat massa tiba di Kantor DPRD Manggarai. Mereka mendesak Ketua DPRD dan Bupati keluar menemui demonstran.
Di titik ini, Joy Purnama menembakkan kritik paling tajamnya.
“BBM hari ini bukan lagi Bahan Bakar Minyak. Di Manggarai, BBM itu singkatan dari Bisnis Bos Mafia!”
Joy menuduh adanya penimbunan terstruktur, permainan kuota, penyaluran ilegal ke luar daerah, dan keterlibatan oknum aparat.
Ketua PMKRI: Ada Mata Rantai Besar di Balik Krisis
Margareta Kartika, Ketua Presidium PMKRI Ruteng, menambah tekanan dengan menyebut krisis ini sebagai “permainan sistematis yang dinikmati banyak pihak”.
Dalam orasinya, ia menyebut:
SPBU diduga membatasi penyaluran untuk menciptakan kelangkaan semu. Ada mobil tangki modifikasi dan praktik penggunaan barcode orang lain. Ada dugaan suap dan “pungli berjamaah”.
“Kalau tidak ada yang ditutupi, mengapa WJ baru ditetapkan tersangka setahun setelah ditangkap?” Margareta Kartik
Bupati Akhirnya Keluar: Usulkan Satgas Investigasi
Didesak keras oleh massa, Bupati Herybertus akhirnya keluar menemui demonstran.
Ia menyalahkan gangguan distribusi tanker di Depot Reo dan akses jalan Ruteng-Reo yang menggunakan sistem buka-tutup.
Sebagai respons atas kecurigaan publik, Bupati mengusulkan pembentukan Satgas Investigasi BBM yang melibatkan Pemda, pemuda, dan kepolisian.
Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres dan Pertamina Reok untuk menormalkan distribusi.
Pernyataan Sikap PMKRI: “Kami Tidak Akan Diam”
Dalam rilis sikap resmi, PMKRI mengungkapkan 8 poin temuan lapangan dan tiga kelompok tuntutan utama. Sorotan utamanya:
1. Dugaan perlindungan terhadap penimbun besar seperti WJ.
2. Pungli dan antrian rekayasa di SPBU.
3. Penjualan BBM dalam jumlah besar ke luar Manggarai.
4. Dugaan keterlibatan oknum aparat dan pembiaran Pemda.
PMKRI menuntut:
Penindakan tegas dan transparan oleh Polres. Evaluasi total kuota dan pola distribusi BBM oleh Bupati. Pengawasan maksimal oleh DPRD.
Aksi mereka ditutup dengan satu seruan keras yang menggema di halaman DPRD:
“Krisis ini bukan musibah. Ini hasil permainan orang-orang yang menganggap penderitaan rakyat sebagai ladang bisnis!”***
